Ampunnews Bandar Lampung – Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar mewaspadai potensi lonjakan inflasi yang bisa melemahkan daya beli masyarakat sekaligus merusak iklim investasi.
Peringatan ini disampaikan Ade, yang juga Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, menanggapi arahan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang turut diikuti Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
“Stabilitas harga adalah pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat, sekaligus indikator krusial dalam membangun iklim investasi yang sehat,” ujar Ade, Selasa (15/7/2025).
Berdasarkan data BPS Lampung, inflasi bulanan Juni 2025 tercatat 0,04 persen, dengan inflasi tahunan sebesar 2,27 persen—sedikit di bawah rata-rata nasional 2,5 persen. Namun, Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Juli naik 0,59 persen, dipicu kenaikan harga cabai rawit, beras, dan bawang merah.
Ade menilai inflasi Lampung masih wajar, namun potensi ancaman harus diantisipasi sejak dini. Ia meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) rutin memantau harga harian, menyiapkan operasi pasar, memperkuat stok Bulog, serta mengurai hambatan distribusi pangan.
“Kenaikan harga berulang akibat pasokan terhambat atau gagal panen adalah bentuk kelengahan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ade menekankan sinergi antar-OPD, terutama Dinas Ketahanan Pangan, Perdagangan, dan Perhubungan, untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia juga menegaskan regulasi insentif investasi harus dibarengi upaya menjaga fundamental ekonomi daerah.
“Kalau serius menjadikan Lampung tujuan investasi, tidak boleh ada ketidakpastian harga. Investasi hanya masuk jika daya beli stabil dan potensi gejolak terkendali,” ujarnya.
Ade menutup dengan menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dan langkah antisipatif. “Momentum ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan Lampung siap menyambut investasi dengan kesiapan sistemik, bukan sekadar insentif administratif,” pungkasnya.(*)
