Ampunnews Bandar Lampung – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan terkait kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Dalam aksi damai tersebut, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah, mewujudkan pendidikan gratis, penambahan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi disertai jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif guna memperkuat anggaran pendidikan.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, didampingi Wakil Ketua I DPRD Khostiana serta Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan.
Turut hadir menemui massa aksi sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung, di antaranya Ni Ketut Dewi Nadi, Ferliska Ramadita Johan, Lesty Putri Utami, M. Syukron Mukhtar, Budhi Condrowati, Ketut Romeo, serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Saefullah, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa dan berkomitmen menindaklanjuti serta mengawal tuntutan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang dimiliki.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyatakan fokus untuk mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penanganan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan peserta didik.
DPRD Provinsi Lampung menilai aksi mahasiswa merupakan bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara konkret, adil, dan merata demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.(*)
