Ampunnews Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dukungan tersebut disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana pelaksanaan FGD lintas sektor yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Provinsi Lampung.
Lampung dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus simpul penting konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Gubernur Lampung menyambut baik agenda tersebut dan menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk membahas berbagai tantangan sekaligus mendorong pengembangan ekosistem jalan tol secara komprehensif.
“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Sementara itu, M. Alkautsar mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung. Menurutnya, FGD tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang objektif dan solutif terkait pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia.
Sejumlah isu yang akan dibahas antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan,” tegas Alkautsar.
Sebagai tindak lanjut, MTI akan berkoordinasi dengan Pengurus Pusat MTI, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
FGD Nasional tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi multi-pihak dalam mewujudkan ekosistem jalan tol Indonesia yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.(*)
