Ampunnews Bandar Lampung – Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung berlangsung aman dan kondusif di Hotel Horison, Bandar Lampung, sejak Kamis (15/10/2026). Agenda lima tahunan ini membahas penguatan ekonomi umat, pembinaan moral generasi muda, serta pembentukan kepengurusan baru untuk periode lima tahun mendatang.
Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag., mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan Musda hingga memasuki sidang pleno kedua pada Jumat (16/10/2026).
“Alhamdulillah, dari mulai pembukaan sampai pleno kedua berjalan lancar, aman, damai, dan membuat semuanya nyaman. Kehadiran MUI ini tujuannya tidak lain adalah membawa kebaikan dan keberkahan untuk masyarakat Lampung yang sangat plural agar tetap kompak, rukun, dan damai,” ujar Mukri.
Musda XI MUI Lampung dihadiri perwakilan 15 pengurus MUI kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, LDII, Persis, dan Tarbiyah Islamiyah, turut mengirimkan perwakilan. Hadir pula utusan pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam di Lampung.
Ketua Umum Ditentukan Melalui Musyawarah Formatur
Proses pemilihan Ketua Umum MUI Lampung periode mendatang dilakukan melalui mekanisme tim formatur, tanpa sistem pendaftaran calon maupun pengumpulan berkas pencalonan.
Ketua Pelaksana Musda XI MUI Lampung, KH. Suryani M. Nur, menjelaskan bahwa peserta Musda akan memilih 15 orang untuk menjadi anggota tim formatur. Tim tersebut terdiri atas unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung, ketua MUI kabupaten/kota, perwakilan pondok pesantren, serta perguruan tinggi Islam.
“Di MUI tidak ada sistem pendaftaran calon atau pengumpulan berkas. Kita ini organisasi ulama yang tujuannya untuk berkhidmat, bukan politik. Nanti 15 orang tim formatur yang terpilih akan bermusyawarah bersama untuk menentukan siapa Ketua Umum, Ketua Dewan Pertimbangan, sekaligus melengkapi seluruh struktur kepengurusan dewan pimpinan yang baru,” kata Suryani.
Penentuan Ketua Umum, Ketua Dewan Pertimbangan, dan penyusunan struktur kepengurusan baru dijadwalkan berlangsung dalam sidang pleno ketiga.
MUI Didorong Perkuat Ekonomi Syariah dan Sertifikasi Halal
Dalam pembukaan Musda pada Kamis (15/10/2026), Pemerintah Provinsi Lampung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Firsada, mendorong MUI berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat berbasis syariah.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemanfaatan 1.008 aparatur sipil negara (ASN) penyuluh agama Islam untuk memperluas literasi keuangan syariah sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pinjaman daring (pinjol) ilegal dan investasi bodong.
Pemprov Lampung juga menaruh perhatian pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama melalui fasilitasi sertifikasi halal. Hingga Juli 2026, sebanyak 225.582 produk di Provinsi Lampung tercatat telah memperoleh sertifikat halal.
Upaya tersebut diperkuat melalui peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 serta penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada pelaku usaha dalam rangkaian pembukaan Musda.
Mengusung tema “Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban”, Musda XI MUI Lampung diharapkan menghasilkan program kerja strategis untuk lima tahun mendatang. Program tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan zaman, memperkuat peran ulama, serta mendukung pembangunan daerah dan kerukunan masyarakat di Provinsi Lampung. (Lena)
