Ampunnews Bandar Lampung – Pemerintah berkomitmen melakukan rehabilitasi dan restorasi sekitar 12 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia. Program tersebut mencakup lahan di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Komitmen tersebut dinilai melampaui kewajiban dasar yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim. di Hotel Radisson, Rabu (19/8/2026).
Hal itu disampaikan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Ilham, S.T., M.T., dalam diskusi terbatas yang membahas pemulihan lahan kritis dan pengembangan potensi sektor kehutanan.
Menurutnya, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang masih memiliki persoalan cukup besar terkait lahan kritis. Berdasarkan data yang ada, luas lahan kritis di Lampung mencapai sekitar 129 ribu hektare.
Namun, angka tersebut diperkirakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Kita nggak bisa tutup mata juga. Kondisi hutan kita atau APL yang sudah direklamasi, misalnya mangrove, itu harus jadi perhatian,” ujar Ilham.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki perhatian serius terhadap pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan. Bahkan, terdapat arahan langsung dari Presiden untuk melakukan rehabilitasi dan restorasi terhadap lahan-lahan kritis di berbagai daerah.
Menurut Ilham, tantangan terbesar dalam menjalankan program tersebut salah satunya berkaitan dengan pembiayaan. Untuk itu, pemerintah mendorong pengembangan skema pembiayaan yang dapat mendukung kegiatan rehabilitasi dalam skala besar.
“Kalau tidak melalui pengembangan proyek karbon, uangnya dari mana,” katanya.
Ia menjelaskan, pengembangan pohon karbon untuk merehabilitasi lahan kritis tidak hanya memberikan manfaat terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi dari sektor kehutanan.
Melalui skema tersebut, lahan yang sebelumnya mengalami kerusakan dapat dipulihkan sekaligus memiliki potensi menghasilkan manfaat ekonomi melalui perdagangan atau proyek karbon.
Skema karbon pun dinilai menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang strategis untuk mendukung program rehabilitasi dan restorasi lingkungan secara berkelanjutan.
Pemerintah berharap pemanfaatan potensi karbon dapat menjadi bagian dari solusi dalam mempercepat pemulihan jutaan hektare lahan kritis, sekaligus mendukung pencapaian target lingkungan dan pembangunan ekonomi sektor kehutanan.
